Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan perolehan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK hingga Rp3,8 triliun tahun ini. Pengenaan cukai diperkirakan dimulai pada paruh kedua 2025. Target 'pajak dosa' minuman berpemanis itu telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Dalam Lampiran I Perpres Rincian APBN 2025, ditetapkan total penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,91 triliun pada tahun depan. Dari 35 sumber perpajakan, salah satunya yaitu cukai MBDK sebesar Rp3,8 triliun. Penerapan cukai minuman manis sebenarnya sudah direncanakan bertahun-tahun lalu. Misalnya, melalui Perpres 76/2023, pemerintah sudah mematok target cukai MBDK senilai Rp4,39 triliun pada 2024, tetapi kebijakannya tidak kunjung berlaku. Wacana pengenaan cukai minuman manis muncul kembali pada tahun ini, dilengkapi dengan pernyataan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bahwa cukai MBDK akan berlaku setidaknya semester II/2025. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan pada dasarnya implementasi tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang APBN 2025. "Kalau sesuai jadwal semester dua ya, semester II/2025," ujar Nirwala dalam Media Briefing di kantor DJBC, Rawamangun, Jakarta pada Jumat (10/1/2025). Menjelang penerapan, pemerintah masih harus menyiapkan sederet aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), hingga Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen).

Menurut Nirwala, inti pengenaan cukai minuman manis adalah untuk mengurangi konsumsi gula tambahan. Cukai itu tidak akan menyasar gula dalam konsumsi utama, melainkan dengan mematok batas kandungan minimal suatu barang untuk terkena cukai minuman manis. "Kalau konsumsi utama, kayak makan nasi juga itu gulanya tinggi [mengandung gula], penekanannya di sini adalah mengurangi konsumsi gula tambahan," ujar Nirwala. Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar DJBC Akbar Harfianto menyampaikan saat ini pihaknya memang masih mengkaji skema yang rencananya dijalankan pada semester II/2025 tersebut. Skema tersebut terdiri atas pengenaan cukai di tingkat industri, pabrik, atau perusahaan MDBK atau on trade dan tarif cukai di tingkat gerai/ritel atau off trade. "Nah, mana yang akan dikenakan, ini kita masih lakukan pembahasan secara teknis. Tetap kami akan memperhatikan kan beban administrasi dibandingkan dengan impact-nya," ujar Akbar dalam kesempatan yang sama.

Dalam penerapan tarif bagi minuman dengan pemanis tambahan ini, Akbar masih akan melihat referensi dari penerapan serupa di negara lain. Selain itu, ambang batas tambahan gula yang akan bebas dari cukai ataupun dikenakan cukai juga masih digodok dengan melihat contoh dari negara-negara lain. Pihaknya bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan menetapkan ketentuan tersebut. Satu hal yang dipastikan oleh Akbar, bahwa pihaknya berjanji tidak akan memberatkan pihak terkait pada awal implementasi. "Kalau besarannya, pastinya kita tidak akan kemudian memberikan beban yang terlalu berat pada awal pengenaannya," jelasnya. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

"Target Pengenaan Cukai Minuman Manis Makin Jelas"

Sumber:

Bisnis.com dengan judul "Target Pengenaan Cukai Minuman Manis Makin Jelas", https://ekonomi.bisnis.com/read/20250111/259/1830706/target-pengenaan-cukai-minuman-manis-makin-jelas.

Penulis : Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com

Mendag ajak UMKM gunakan AI untuk dorong ekspor

Jumat, 21 Februari 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengajak para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan teknologi, salah satunya penggunaan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam meningkatkan kemampuan bisnis sehingga dapat menembus pasar ekspor.

Budi mengatakan, penggunaan AI dapat membantu UMKM dalam mencari informasi terkait dengan target pasar, negara tujuan ekspor, aturan perdagangan luar negeri hingga desain produk yang menarik perhatian konsumen.

Menurutnya dalam peluncuran Gemini Academy di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat, para pelaku UMKM dapat mengeksplorasi berbagai hal terkait dengan bisnis dan manajemen.

"Jadi UMKM bisa eksplorasi itu artinya bisa itu berani inovasi, siap adaptasi, berani inovasi itu kita ngomongin resource base-nya. Jadi kalau kita UMKM mau eksplorasi ya resource base-nya harus bagus, ya harus punya daya saing, manajemen harus bagus, dan juga apa ya, keberlangsungan produk," ujar Budi

Lebih lanjut, dikatakan, penggunaan AI dapat memperpendek akses informasi yang lebih cepat dan lebih mudah.

Selain itu, kemudahan akses diyakini dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha sehingga rasio wirausaha Indonesia dapat naik. Saat ini rasio wirausaha Indonesia masih 3,47 persen.

Angka tersebut masih kecil, jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang sudah di atas empat persen. Dengan naiknya nilai rasio wirausaha Indonesia, maka cita-cita untuk menjadi negara maju 2045 dapat terwujud.

"Kalau kita lihat Malaysia, Thailand itu sudah di atas empat persen. Singapura sudah 8,6 persen, padahal syarat untuk menjadi negara maju, paling tidak rasio kewirausahaan kita itu sekitar 10 sampai 12 persen," kata Budi.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki tiga program prioritas, yakni perluasan pasar ekspor, pengamanan pasar dalam negeri dan meningkatkan UMKM bisa ekspor.

Selain itu, Kemendag juga memfasilitasi penjajakan bisnis atau business matching dengan memperkenalkan produk-produknya kepada calon pembeli.

Pada Januari 2025, sudah dilaksanakan 32 business matching dan sudah mendapatkan kontrak dagang sebesar 5,2 juta dolar AS. Kegiatan ini pun akan dilakukan secara rutin setiap bulan.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4665301/mendag-ajak-umkm-gunakan-ai-untuk-dorong-ekspor

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat peluncuran Gemini Academy di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (21/2/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)